Jual Beli Tanpa Ketentuan Harga

-->

Bab I

Pendahuluan

A.    Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Melihat paparan di atas, perlu kiranya kita mengetahui beberapa pernik tentang jual beli yang patut diperhatikan bagi mereka yang kesehariannya bergelut dengan transaksi jual beli, bahkan jika ditilik secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dengan jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang disyariatkan mutlak diperlukan.

Jual beli tidak semuanya sah belaka, ada juga yang boleh dikategorikan sebagai tidak sah dan ada pula yang hukumnya haram. Sini disini saya akan menjelaskan tentang jual beli khosusnya “Jual Beli tanpa Penetapan Harga”.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa jual beli itu?

2.      Bagaimana jual beli dan penetapan harga?

3.      Bagaimana jual beli tanpa penetapan harga?

C.    Tujuan

1.      Mengetahui jual beli

2.      Mengetahui jual beli dan penetapan harga

3.      Mengetahui jual beli tanpa penetapan harga

Bab II

Pembahasan

A.    Jual Beli

1.      Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa (etimologi) ialah menukar atau menyerahkan sesuatu barang, dengan barang lain dalam bentuk akad (perjanjian). Secara istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

a.       Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan.

b.       تَمْلِيْكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِاذْنٍ شَرْعِيٍ

Artinya: "Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara’.”

c.       Artinya: “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.”

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat penulis pahami bahwa inti jual beli ialah sesuatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, dengan alat pengganti yang dibenarkan oleh hukum Islam. Yang dimaksud alat pengganti adalah alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya. Misalnya uang rupiah.

2.      Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

a.       Bây’ (penjual).

b.      Musytari (pembeli)

c.       Syighat (îjâb dan kabûl)

d.      Ma’qûd ‘alayh (benda atau barang)

Dalam melakukan jual beli harus memenuhi rukun-rukunnya. Bila rukun tersebut salah satu saja tidak terpenuhi maka, jual beli tersebut tidak dapat dilangsungkan.

3.      Syarat jual beli

Akad atau perjanjian dalam kegiatan jual beli menempati posisi yang sangat penting. Karena akad atau perjanjian ini yang membatasi hubungan atara dua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan mu’amalah tersebut baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Karena dasar dari hubungan itu adalah perbuatan atau pelaksanaan dari dua belah pihak yang melakukan akad.

Kedua belah pihak harus menghormati dan menjujung tinggi terhadap apa yang mereka akadkan atau perjanjiankan. Karena hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam al-Qur’ân Surat al-Maidah ayat 1, yang berbunyi: Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Dalam jual beli haruslah memenuhi syarat baik tentang subjeknya, tentang lafalnya, dan objeknya.

a.       Syarat âqid (penjual dan pembeli)

Penjual dan pembeli selaku subjek hukum dari perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1)      Berakal sehat.

2)      Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil.

3)      Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).

4)      Baligh.

b.      Syarat syighat

1)      Berhadap hadapan.

Pembeli atau penjual harus menunjukkan syighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian, tidak syah berkata, “Saya menjual kepadamu!” Tidak boleh berkata, “Saya menjual kepada Ahmad,” padahal nama pembeli bukan Ahmad.

2)      Ditujukan pada seluruh badan yang akad.

Tidak syah mengatakan, “Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu.”

3)      Kabûl diucapkan oleh orang yang dituju dalam îjâb.

Orang yang mengucapkan kabûl haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan îjâb, kecuali jika diwakilkan.\

4)      Harus menyebutkan barang atau harga.

5)      Ketika mengucapkan syighat harus disertai niat (maksud).

6)      Pengucapan îjâb dan kabûl harus sempurna.

7)      Îjâb kabûl tidak terpisah.

Antara îjâb dan kabûl tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

8)      Antara îjâb dan kabûl tidak terpisah dengan pernyataan lain.

9)      Tidak berubah lafaz.

Lafaz îjâb tidak boleh berubah, seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu, kemudian berkata lagi, Saya menjualnya dengan sepuluh ribu,” padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan sebelum ada kabûl.

10)  Bersesuaian dengan îjâb dan kabûl secara sempurna.

11)  Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad.

12)  Tidak dikaitkan dengan waktu.

c.       Syarat ma’qûd ‘alayh (barang)

1)      Suci atau bersih barangnya.

2)      Dapat dimanfaatkan.

3)      Milik orang melakukan akad atau yang diberi izin pemilik.

4)      Mampu menyerahkan dan diketahui

Artinya, bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli, harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya.
Secara umum syarat sah akad adalah syarat-syarat yang berhubungan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara’. Di antaranya syarat-syarat yang telah disebutkan di atas. Juga harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu: ketidak jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadaratan, dan persaratan yang merusak lainnya.

B.     Penetapan Harga

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan, nanun tidak boleh melakukan ikhtikar. Ikhtikar yaitu: mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
Dalam hal praktik tidak terpuji tersebut, maka Islam yang sifatnya rahmatan lil a’alamin mengajarkan intervensi otoritas resmi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga (price fixing). Bila ada kenaikan harga barang diatas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan, bila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen, maka pemerintah meningkatkan pembelian atas produk tersebut dari pasar.

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu ats-tsaman dan ats-si’r. as-saman adalah patokan harga satuan barang, sedangkan as-si’r adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.

1.      Al-Tsaman

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang jaiz (boleh) dan dibenarkan syara’. Dalam al-Qu’an dan hadits tidak ditemukan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga satuan barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapa pun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kezhaliman dalam praktek pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100 % dari modal bahkan beberapa kali lipat. Firma Allah Firman Allah swt. Dalam al-Qur’ân Surat al-Nisa’ ayat 29:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka.”

2.      Al-tsi’r

Ulama fiqih membagi al-si’r menjadi dua macam:

-          Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dua dari empat mazhab terkenal, Hambali dan Syafi’i, menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.

-          Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat. Mekanisme ini lazim al-Tas’ir al-Jabari.

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Dalam rangka melindungi hak penjual dan pembeli, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan penetapan harag bila kenaikan harga disebabkan adanya penyimpangan antara permintaan dan penawaran.

Konsep harga yang adil telah dikenal oleh rasullulah, yang kemudian banyak menjadi pembahasan dari para ulama di masa kemudian. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Secara umum harga yang adil adalah : harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Penentuan harga dalam Islam ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang terjadi secara alami.

Dari uraian di atas dapat penulis pahami bahwa diperbolehkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama mematuhi hukum-hukum Islam. Serta menentukan standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Namun bila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga dengan merugikan pihak konsumen, tidak ada halangan bagi pihak penguasa, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, untuk membatasi keuntungan pedagang atau mematok harga. Tindakan ini dilakukan harus melalui konsultasi dan musyawarah dengan pihak-pihak terkait agar tidak ada yang dilangkahi maupun dirugikan hak-haknya.

C.    Jual Beli Tanpa Penetapan Harga

Di muka telah di jelaskan tentang jual beli dan penetapan harga. Lantas, bagaimana dengan jual beli tanpa penetapan harga?? Dalam Al-qur’an dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“… janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian…” (QS. An-Nisaa’: 29)

Kata saling rela tersebut, kami artikan sebagai suatu kehalalan dalam jual beli tanpa penetapan harga. Karena kedua belah pihak sama-sama mengetahui hal tersebut (ketiadaan harga yang jelas). Dalam hal ini yang kami contohkan adalah sistem lelang. Dimana dalam lelang, belum ada kepastian/penetapan harga. Harga dimulai dari sebuah penawaran harga yang belum pasti dan kepastiannya hanya akan diperoleh di akhir transaksi. Yakni pada penawaran tertinggi.

Kebolehan jual beli tanpa ketentuan harga lantas bukan berarti tanpa syarat. Syarat-syarat tersebut juga perlu diperhatikan. Diantaranya :

1.       tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya” (HR. Ibnu Majah nomor 2246, Ahmad IV/158, Hakim II/8, Baihaqi V/320; dishahihkan Syaikh Salim bin ‘Ied Al Hilali)

2.      Tidak ada unsur gharor/spekulasi. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam  bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

“Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 567, Thabrani dalam Mu’jamul Kabiir 10234, Abu Nu’aim dalam Al Hilyah IV/189; dihasankan Syaikh Salim Al Hilaly).

3.      Timbul kerelaan diantara kedua belah pihak. Seperti hadis yang telah dikemukakan di keterangan sebelumnya.

Bab III

Penutup/Simpulan

Segala kegiatan dalam bermuamalah pada dasarnya mubah. Akan tetapi bisa berubah jika ada dalil yang menerangkannya. Begitu juga dengan jual beli. Sah di alkukan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam islam.

Lebih spesifik lagi hal yang ada dalam jual beli yaitu jual beli tanpa ketentuan harga. Disini kami memberi argument tentang hal tersebut. Yakni kehalalan atasnya. Akan tetapi dengan syarat sebagai berikut :

1.      Tidak ada unsur gharor/spekulasi

2.      Tidak terjadi kecurangan

3.      Adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Demikian penjelasan kami seputar jual beli tanpa penetapan harga. Mohon maaf jika ada kesalahan keterangan maupun penulisan. Terimakasih,,

Daftar Pustaka

ü  Ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih dan Shalah. Ma La Yasa’ut Tajiru Jahluh., terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.

ü  Anshori, Abdul Ghofur. Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia. Yogyakarta: Citra Media, 2006.

ü  At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan. terj. M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

ü  Shonhaji, Abdullah. Terjemahan Sunan Ibn Mâjja., Vol.3 Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993.

ü  A Karim, Adiwarman. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

ü  Karim, Adiwarman Azwar. Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan. Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.

ü  Basyir, Ahmad Azhar. Azas-Azas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam. Yogyakarta: UII Press, 2000.

ü  Ibn Hajar, Al-Hafid. Bulûgh al-Marâm. Semarang: Toha Putra, tt.

ü  A. Mas’adi, Ghufron. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

ü  Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Anto, Hendrie. Pengantar Ekonomika Mikro Islami. Yogyakarta: Ekonisia,2003.

ü  Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam. Yogyakarta: CV. Adipura, 2002.

ü  Syafi’I, Racmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

ü  Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunah. Jilid XII, terj. Kamaludin, Bandung: PT. al-Ma’arif, 1987.

ü  Utomo, Setiawan Budi. Fiqih Aktual. Jakarta: Gema Insani, 2003.

ü  K. Lubis, Suhrawardi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

ü  Abdillah, Syamsuddin Abu. Fathul Qarib Al Mujib. terj. Abu H.F. Ramadhan, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

ü  Al-Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami Wa’adilatuh. Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

ü  http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/jual-beli-dan-syarat-syaratnya.html